Skip to main content

Menghadapi Gempuran Dari Segala Sisi, Jangan Biarkan Presiden Sendiri

 https://inakoran.com/menghadapi-gempuran-dari-segala-sisi-jangan-biarkan-presiden-sendiri/p26930

Oleh: Rudi S Kamri, Pengamat Sosial Ekonomi dan Politik 




Jakarta, Inako

Kali ini ujian yang harus dihadapi Presiden Jokowi cukup berat. Saat pandemi Covid-19 belum tuntas teratasi dan pandemi ekonomi sedang diupayakan keras, kemudian datang gempuran dari luar dan dalam terkait UU Cipta Kerja Omnibuslaw. 

Gempuran dari dalam datang dari beberapa Kepala Daerah pembangkang yang mencoba merusak sistem hirarki ketatanegaraan. Komandan dari para Gubernur pembangkang ini adalah Anies Baswedan yang saat ini kebetulan menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tapi alhamdulillah dalam menghadapi UU Cipta Kerja Omnibuslaw ini APPSI belum satu suara, hanya beberapa gelintir Kepala Daerah Provinsi yang berani bersuara. Saya berharap kelakuan lacung para Gubernur pembangkang ini bisa segera diredam oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sampai saat ini belum menampakkan taringnya untuk melindungi kehormatan dan kewibawaan Kepala Negara.

Gempuran dari luar datang dari kelompok serikat pekerja yang dimotori Said Iqbal (KSPI) dan Andi Gani Nuawea (KSPSI). Tapi saya punya keyakinan protes kelompok serikat pekerja mungkin bisa segera diredam oleh Pemerintah. Apalagi tidak semua serikat pekerja menolak UU Cipta Kerja. Contohnya Federasi Serikat Pekerja BUMN yang dipimpin Arief Poyuono tegas mendukung hadirnya UU Cipta Kerja.

Tantangan serius dari luar justru datang dari kelompok kaum oportunis. Salah satunya dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang telah disusupi kepentingan partai tertentu yang menolak UU Cipta Kerja. Tapi fondasi perjuangan kelompok ini rapuh karena mereka tidak kuat mendalami esensi isu yang mereka perjuangkan. 

Kelompok oportunis yang perlu perhatian serius adalah para penunggang momentum seperti FPI, PA212 dan GNPF Ulama. Mereka memainkan isu UU Cipta Kerja yang dibarengi dengan isu sesat tentang datangnya pekerja dari China dan isu murahan tentang ancaman komunisme. Kelompok ini punya massa primordial yang cukup besar dan militan tanpa arah. Amunisi mereka untuk menyerang Pemerintah adalah menggunakan strategi "firehouse of the falsehood" yaitu dengan semprotan kebohongan dan berita palsu. Meskipun secara materi kebohongan yang mereka semburkan terkesan konyol dan tidak realistis tapi bagi pengikut mereka apapun yang mereka suarakan dipercayai secara buta.

Kelompok oportunis berbasis jualan agama ini sebetulnya mudah bisa diatasi kalau saja Pemerintah dalam aparat keamanan negara bisa memutus jalur logistik mereka dari Sang Cukong atau Bandar Demo. Karena kelompok oportunis ini sudah pasti tidak akan bisa bergerak tanpa ada dukungan dana dari Sang Bandar. Bagi sebagian pimpinan kelompok ini demonstrasi melawan Pemerintah adalah momentum terbaik untuk menggemukkan rekening mereka.

Pekerjaan Rumah aparat keamanan dalam konstelasi permasalahan ini adalah memupuk keberanian dan nyali untuk menggulung sang bandar demo.  Secara kasat mata pasti nama-nama Sang Bandar sudah ada di saku aparat negara. Masalah terbesar kita selama ini adalah tidak adanya keberanian aparat negara untuk menggulung habis kelompok Bandar. Kalau mereka tidak digulung, api akan semakin berkobar dan hal ini akan berpotensi membahayakan posisi Presiden. 

Kini tinggal kepiawaian dari Presiden Jokowi dalam memainkan strategi dan amunisi. Salah satunya adalah meningkatkan soliditas anggota Kabinet Indonesia Maju dan melakukan konsolidasi partai pendukung Pemerintah. Sinergi kuat dari TNI-Polri juga kunci yang harus dikuatkan. Atau cara pragmatis adalah dengan memberikan panggung kepada Menko Luhut Binsar Panjaitan untuk tampil menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Karena kinerja Menkopolhukam Mahfud MD terlihat kurang meyakinkan untuk menjalankan ancaman seserius seperti saat ini.

Lalu apa yang bisa kita lakukan?

Saya menghimbau kepada komunitas relawan penjaga Indonesia seperti kelompok relawan Jokowi dan kelompok alumni perguruan tinggi untuk segera  melakukan konsolidasi dan segera tampil untuk menunjukkan eksistensi. Kehadiran kelompok relawan ini bukan sekedar untuk menjaga Presiden Jokowi, tapi lebih untuk mengawal Konstitusi dan menjaga negeri. Kita harus mencegah para petualang politik untuk merusak tatanan demokrasi dan konstitusi.  Saat ini saya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa: NEGARA MEMANGGIL untuk menyelamatkan negeri ini dari penjajahan kaum rakus kuasa. 

Dan yang lebih penting dari itu, jangan kita biarkan Presiden Jokowi berjalan sendiri menjaga keutuhan negeri.

Salam SATU Indonesia
11102020

Comments

Popular posts from this blog

Omnibus Law dan rasionalitas

https://erizeli.aboutbusiness.info/2020/10/omnibus-law-dan-rasionalitas.html Kalau anda jadi pengusaha dan Perusahaan anda berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka anda harus berhadapan dengan rimba perizinan. Sangking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau anda tidak hati hati, di rimba itu anda bisa kena mangsa binatang buas, dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia. Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill da moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh bagaimanapun semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat bukan untuk kepentingan negara tetapi kepentingan pribadi.  Engga percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic. Katakanlah anda ingin membuka usaha kawasan Industri. Itu hanya perlu izin lokasi dan kemudian bangun kawasan berserta fasilitasnya. Sederhan...

"Good Job my Presiden, Diserang Cendana, Cikeas dan Kadal Gurun Melalui Hoax UU Omnibus Law"

 https://www.facebook.com/100012399460681/posts/1031424080614231/ Salmin Khan Jokowi adalah presiden terkuat selama sejarah Indonesia berdiri. Kekuatan politik yang ada di Indonesia sekarang hampir keseluruhan berada di bawah kontrol dan kekuasaan Jokowi. Ketika Omnibus Law ini di wacanakan pada 2017 lalu, banyak pihak menganalisa bahwa Omnibus Law tidak akan pernah jadi, mungkin di pembahasannya pun sudah akan gagal, tetapi ketika kenyataan berkata lain bahwa sekarang UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan dan di tanda tangani oleh DPR (parlemen). Maka itu semua membuktikan bahwa kekuasaan dan kekuatan parlemen sekarang ini berada di bawah kontrol dan kekuasaan Presiden Jokowi, dan memang sudah seharusnya seperti itulah negara ini berjalan sesuai dengan sistem presidensiil yang kita anut, kekuasaan eksekutif (presiden) adalah keuasaan yang berada di titik paling atas dalam sistem presidensiil. Memang ada dua partai yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu Demokrat dan PKS...

Kenapa kemiskinan terjadi

  (berdasarkan sudut pandang pengusaha) Pengalaman saya membantu orang untuk menaikkan ekonominya... Saya melihat kemiskinan di Indonesia bukanlah karena korupsi atau penindasan. Melainkan karena orangnya yang malas. Berpuluh-puluh kali saya mendapati orang yang membuat saya menyesal telah membuang buang waktu saya untuk mereka. Misalnya: Saya sempat ajari orang yang mengeluh di bis jaman dulu untuk mencari uang, tetapi bergerak pun tidak mau dengan alasan, yah beginilah pak, saya orang kecil, ga ngerti apa apa, masih bego. Coba pemerintah lebih peka dikit dan kasih lapangan pekerjaan. Tetapi di bis dia mengeluhkan pemerintah yang menindas rakyat Saya pernah juga menawarkan seseorang untuk bekerja di kapal dengan gaji belasan juta sebulan. Tetapi orang tersebut menolak karena masih ada orang tuanya, yang masih berumur 40 an tahun. Dan dia menyalahkan pemerintah yang ga becus mengurus negara sehingga harga harga naik. Saya pernah juga menawarkan orang bekerja sebagai dropshipper, sa...