Tentang Ketenagakerjaan pada Bab IV [ 5 bagian ] dari halaman 428

Tentang Ketenagakerjaan pada Bab IV [ 5 bagian ] dari halaman 428 - 455

https://drive.google.com/file/d/1-ooLrLRlwENoYWvXvBv6N-QgOeHKC5R4/view

Dr Firman Abdullah, SpOG

Inti dari bab IV ini :

Ada perlindungan upah bagi tenaga kerja termasuk ketika sakit , ditahan pihak berwajib , perlindungan sosial ketika di PHK [ tetap menerima upah sampai selesai sengketa PHK nya ]. kesehatan
Upah harus mengacu kepada kebutuhan sesuai kemanusiaan
Ada hak cuti
Dilarang memberhentikan pekerja krn hubungan perkawinan sesama pekerja
Setiap pekerja berhak mendapat upah yg sama pada pekerjaan yg sama [ dilarang ada nya diskriminasi upah pada jenis pekerjaan yg sama ]
Hak atas pesangon
Ada tunjangan kehilangan pekerjaan [PHK ]
Ada kewajiban pengusaha utk terhadap BPJSK dan BPJSTK
Kewajiban pengusaha terhadap pekerja migran
Ada syarat syarat ketat yg harus dipenuhi pengusaha / perusahaan bagi pekerja asing

Semua pelanggaran terhadap UU ini ada sanksi yg sangat rinci dan jelas

Silakan baca dan pelajari sendiri

#DrFirmanAbdullahSpOG

#Bukittinggi

#8oktober2020

Comments

Omnibus Law dan rasionalitas

https://erizeli.aboutbusiness.info/2020/10/omnibus-law-dan-rasionalitas.html Kalau anda jadi pengusaha dan Perusahaan anda berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka anda harus berhadapan dengan rimba perizinan. Sangking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau anda tidak hati hati, di rimba itu anda bisa kena mangsa binatang buas, dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia. Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill da moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh bagaimanapun semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat bukan untuk kepentingan negara tetapi kepentingan pribadi. Engga percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic. Katakanlah anda ingin membuka usaha kawasan Industri. Itu hanya perlu izin lokasi dan kemudian bangun kawasan berserta fasilitasnya. Sederhan...

UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

https://threadreaderapp.com/thread/1314864637637062658.html Siti Nurbaya Bakar Banyak sekali informasi bias di ruang publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). @KementerianLHK berkepentingan mengawal UU Omnibus Law berkaitan dengan tiga UU yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013. Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan Ayat per Ayat, serta kaitan antar UU, sehingga tujuan utama lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dipahami dan didukung bersama. Berikut beberapa poin penting yang perlu saya tegaskan: 1. UU Cipta Kerja penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan dengan konflik2 tenurial kawasan hutan. Jangan ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah2 kebun di kawasan hutan. Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan sejahtera dari SDA. Di sinilah peran UU Omnibus Law Cipta Kerja hadir. Tak boleh ...

Menghadapi Gempuran Dari Segala Sisi, Jangan Biarkan Presiden Sendiri

https://inakoran.com/menghadapi-gempuran-dari-segala-sisi-jangan-biarkan-presiden-sendiri/p26930 Oleh: Rudi S Kamri, Pengamat Sosial Ekonomi dan Politik Jakarta, Inako Kali ini ujian yang harus dihadapi Presiden Jokowi cukup berat. Saat pandemi Covid-19 belum tuntas teratasi dan pandemi ekonomi sedang diupayakan keras, kemudian datang gempuran dari luar dan dalam terkait UU Cipta Kerja Omnibuslaw. Gempuran dari dalam datang dari beberapa Kepala Daerah pembangkang yang mencoba merusak sistem hirarki ketatanegaraan. Komandan dari para Gubernur pembangkang ini adalah Anies Baswedan yang saat ini kebetulan menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tapi alhamdulillah dalam menghadapi UU Cipta Kerja Omnibuslaw ini APPSI belum satu suara, hanya beberapa gelintir Kepala Daerah Provinsi yang berani bersuara. Saya berharap kelakuan lacung para Gubernur pembangkang ini bisa segera diredam oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sampai saat ...

Kriya

Search This Blog