Kriya

  (berdasarkan sudut pandang pengusaha) Pengalaman saya membantu orang untuk menaikkan ekonominya... Saya melihat kemiskinan di Indonesia bukanlah karena korupsi atau penindasan. Melainkan karena orangnya yang malas. Berpuluh-puluh kali saya mendapati orang yang membuat saya menyesal telah membuang buang waktu saya untuk mereka. Misalnya: Saya sempat ajari orang yang mengeluh di bis jaman dulu untuk mencari uang, tetapi bergerak pun tidak mau dengan alasan, yah beginilah pak, saya orang kecil, ga ngerti apa apa, masih bego. Coba pemerintah lebih peka dikit dan kasih lapangan pekerjaan. Tetapi di bis dia mengeluhkan pemerintah yang menindas rakyat Saya pernah juga menawarkan seseorang untuk bekerja di kapal dengan gaji belasan juta sebulan. Tetapi orang tersebut menolak karena masih ada orang tuanya, yang masih berumur 40 an tahun. Dan dia menyalahkan pemerintah yang ga becus mengurus negara sehingga harga harga naik. Saya pernah juga menawarkan orang bekerja sebagai dropshipper, sa...

 https://threadreaderapp.com/thread/1314864637637062658.html Siti Nurbaya Bakar Banyak sekali informasi bias di ruang publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). @KementerianLHK  berkepentingan mengawal UU Omnibus Law berkaitan dengan tiga UU yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013.  Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan Ayat per Ayat, serta kaitan antar UU, sehingga tujuan utama lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dipahami dan didukung bersama.  Berikut beberapa poin penting yang perlu saya tegaskan: 1.  UU Cipta Kerja penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan dengan konflik2 tenurial kawasan hutan. Jangan ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah2 kebun di kawasan hutan.  Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan sejahtera dari SDA. Di sinilah peran UU Omnibus Law Cipta Kerja hadir. Tak boleh ...

 https://inakoran.com/menghadapi-gempuran-dari-segala-sisi-jangan-biarkan-presiden-sendiri/p26930 Oleh: Rudi S Kamri, Pengamat Sosial Ekonomi dan Politik  Jakarta, Inako Kali ini ujian yang harus dihadapi Presiden Jokowi cukup berat. Saat pandemi Covid-19 belum tuntas teratasi dan pandemi ekonomi sedang diupayakan keras, kemudian datang gempuran dari luar dan dalam terkait UU Cipta Kerja Omnibuslaw.  Gempuran dari dalam datang dari beberapa Kepala Daerah pembangkang yang mencoba merusak sistem hirarki ketatanegaraan. Komandan dari para Gubernur pembangkang ini adalah Anies Baswedan yang saat ini kebetulan menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tapi alhamdulillah dalam menghadapi UU Cipta Kerja Omnibuslaw ini APPSI belum satu suara, hanya beberapa gelintir Kepala Daerah Provinsi yang berani bersuara. Saya berharap kelakuan lacung para Gubernur pembangkang ini bisa segera diredam oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sampai saat ...

 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10223957809757139&id=1354266635 Viena Effendy Kok Sebagian dr kita terlalu sombong akhirnya jadi bodoh, spt org yg cuma hidup di mangkok aja, kyk katak dlm tempurung. Contohnya krn saking sombong, bodoh, rasis terlalu dgn org Tiongkok sampe2 ga punya otak utk berpikir, dianggap tenaga asing akan menguasai Indonesia, wong mikir ga lu bahwa misalnya yg anda sasar itu TKA China, mereka itu negara super maju, kita ga ada seupritnya, kita baru merangkak, mau ga dia jadi TKA di sini yg kerjanya nyangkul2 ? Wong kerjaan kuli kasar di Australia, Singapore dll itu mereka ga ambil, itu kerjaan org Pakistan, Bangladesh kira2 ekonominya di bawah kita, org TKA kuli kasar dr Bangladesh, Pakistan, Filipina aja mentoknya sampe di Singapore krn bayarannya mahal, mereka aja ga lirik sama sekali ke Indonesia apalagi TKA kuli kasar China coy, pakai logika gitu aja. Org China ke sini jadi investor, ngebosss istilahnya, ngawasin investasinya, dgn demi...

 https://www.facebook.com/100012399460681/posts/1031424080614231/ Salmin Khan Jokowi adalah presiden terkuat selama sejarah Indonesia berdiri. Kekuatan politik yang ada di Indonesia sekarang hampir keseluruhan berada di bawah kontrol dan kekuasaan Jokowi. Ketika Omnibus Law ini di wacanakan pada 2017 lalu, banyak pihak menganalisa bahwa Omnibus Law tidak akan pernah jadi, mungkin di pembahasannya pun sudah akan gagal, tetapi ketika kenyataan berkata lain bahwa sekarang UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan dan di tanda tangani oleh DPR (parlemen). Maka itu semua membuktikan bahwa kekuasaan dan kekuatan parlemen sekarang ini berada di bawah kontrol dan kekuasaan Presiden Jokowi, dan memang sudah seharusnya seperti itulah negara ini berjalan sesuai dengan sistem presidensiil yang kita anut, kekuasaan eksekutif (presiden) adalah keuasaan yang berada di titik paling atas dalam sistem presidensiil. Memang ada dua partai yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu Demokrat dan PKS...

https://erizeli.aboutbusiness.info/2020/10/omnibus-law-dan-rasionalitas.html Kalau anda jadi pengusaha dan Perusahaan anda berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka anda harus berhadapan dengan rimba perizinan. Sangking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau anda tidak hati hati, di rimba itu anda bisa kena mangsa binatang buas, dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia. Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill da moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh bagaimanapun semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat bukan untuk kepentingan negara tetapi kepentingan pribadi.  Engga percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic. Katakanlah anda ingin membuka usaha kawasan Industri. Itu hanya perlu izin lokasi dan kemudian bangun kawasan berserta fasilitasnya. Sederhan...